Perjuangan dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia tidaklah mudah, mengingat bangsa ini memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari banyak suku, bahasa, dan budaya. Namun, perjuangan pergerakan yang dilakukan oleh banyak tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa telah membuat Indonesia terbebas dari penjajahan hingga kini. Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan tokoh persatuan Indonesia atau biasa dikenal pahlawan kemerdekaan dalam mengusir penjajah dari nusantara. Ada beberapa tokoh persatuan Indonesia khususnya dari daerah yang dapat menjadi teladan terhadap perjuangan bangsa Indonesia, antara lain :
Pahlawan Nasional dari Papua
Papua adalah wilayah Indonesia yang bahkan setelah Indonesia merdeka masih dikuasai dan diklaim oleh Belanda. Hal ini sendiri berkaitan erat dengan hasil dari Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang menyatakan bahwa untuk kasus Papua akan dibicarakan oleh RI dan Belanda satu tahun kemudian. Namun nyatanya hal itu tidak terjadi dan terpaksa Indonesia harus menempuh jalan militer guna mendapatkan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia.
Tokoh Yang Berkorban Untuk Bangsa
Percaya enggak sih untuk menghilangkan suatu bangsa pihak musuh enggak perlu melakukan serangan militer, tapi cukup menghilangkan masa lalunya, yakni sejarah bangsanya. Maka tak heran Bung Karno menyerukan “Jas Merah” atau “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”. Ngomongin sejarah Indonesia, tak akan lengkap bila tak mengulik bagaimana setelah Proklamasi, negara-negara lain mengakui Indonesia sebagai sebuah negara merdeka.
Pengakuan Kemerdekaan RI dari Berbagai Negara
Syarat Sah Berdirinya Negara:
a) memiliki wilayah yang berdaulat
b) terdapat rakyat yang mendiami wilayah
c) memiliki pemerintah dan pemerintahan
d) memiliki undang-undang
e) pengakuan kedaulatan atau kemerdekaan oleh negara lain baik secara de facto maupun de jure.
1. MESIR
Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946.Pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia juga tidak terlepas dari keberadaan organisasi Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna dengan menjunjung Pan-Islamisme yang menentang belenggu kolonialisme Barat di negara-negara Islam. Gerakan Ikhwanul Muslimin berupaya menarik atensi pemerintah dan masyarakat Mesir untuk mendukung kemerdekaan Indonesia yang terealisasi melalui Liga Arab.
Melalui forum Liga Arab, Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dalam sidang majelis yang digelar pada tanggal 18 November 1946, yang menyebabkan Liga Arab memberikan pengakuan secara resmi terhadap kemerdekaan Indonesia.Dukungan pemerintah Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia kembali diwujudkan dengan mengutus diplomatnya yang bernama Mohammad Abdul Mun’im berkunjung ke Indonesia pada 13-16 Maret 1947 untuk menyerahkan surat resmi yang berisi dukungan negara-negara Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia kepada Presiden Soekarno.
Pada 10 April 1947 Presiden Soekarno mengutus beberapa diplomat seperti H. Agus Salim, A.R. Baswedan, Nadzir D. Pamoentjak, dan Rasjidi untuk mengemban misi kunjungan balasan ke Mesir.Kunjungan diplomatik Indonesia ke Mesir tersebut mendapat pertentangan dari Belanda. Akan tetapi, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Mesir justru semakin terus terjalin melalui misi diplomatik lanjutan pada 26 April 1947. Diplomasi yang diwakili oleh Sutan Sjahrir dan H. Agus Salim tersebut berlangsung cukup intens dengan sejumlah pejabat tinggi Mesir. Salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemerintah Mesir dan Liga Arab untuk memberikan pengakuan secara de jure terhadap kemerdekaan Indonesia.
2. INDIA
Upaya Diplomasi Beras
Untuk membuka blokade Belanda, pemerintah Indonesia yang pada saat itu di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sutan Sjahrir berhasil memanfaatkan momentum yang tepat. India sebagai negara jajahan Inggris tengah terancam bencana kelaparan. Sementara, Indonesia pada tahun 1946 diperkirakan mengalami surplus beras sebanyak 200.000-500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah Indonesia meminta bantuan beras tersebut ditukar dengan tekstil dan obat-obatan. Upaya diplomasi yang dilakukan Sutan Sjahrir dengan India tersebut kemudian dikenal dengan istilah Diplomasi Beras. Beras-beras pun kemudian diangkut ke pelabuhan yang dikuasai Sekutu (Inggris). Sir Pandhit Jawaharlal Nehru sebagai tokoh pejuang kemerdekaan India, menyambut uluran tangan Sutan Sjahrir sehingga kapal-kapal India mulai datang ke Jawa untuk mengangkut beras tersebut. Pemberian bantuan beras ke India menjadi awal hubungan bilateral modern antara Indonesia dan India.
Respon positif India atas kemerdekaan Indonesia kembali ditunjukkan ketika Perdana Menteri Jawaharlal Nehru menggagas penyelenggaraan Konferensi Asia (Asia Conference) pada 20-23 Januari 1949. Konferensi yang dilaksanakan di Kota New Delhi tersebut dihadiri oleh 21 negara Asia yang sebagian besar masih dijajah oleh bangsa Barat.
Konferensi Asia menghasilkan 4 (empat) tuntutan yaitu:
a) mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta
b) membentuk pemeintahan ad interim di Indonesia agar memiliki kekuatan politik di dalam atau luar negeri paling lambat pada 15 Maret 1949
c) menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia
d) Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia paling lambat pada 1 Januari 1950.
3. Australia
Aksi dukungan Australia terhadap Indonesia menguat ketika Waterside Workers Federation (WWF) bergabung dengan Australian Seamen’s Union in Sydney melakukan aksi mogok kerja dan memblokir pelabuhan tempat perusahaan Belanda beroperasi pada 24 September 1945. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Black Ban yang menyebabkan Belanda tidak dapat menirim logistik militernya ke Indonesia, setelah melancarkan aksi mogok kerja, Waterside Workers Federation (WWF) dan Australian Seamen’s Union in Sydney mengadakan rapat publik serta acara amal untuk membantu para pelaut Indonesia. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Australia menjadi salah satu negara yang mengancam Agresi Militer Belanda tersebut. Dengan cepat pemerintah Australia membawa kasus Agresi Militer Belanda I pada sidang Dewan Keamanan PBB. Australia mengajukan permintaan resmi kepaa PBB agar pertikaian antara RI-Belanda dibahas dalam Sidang Dewan Keamanan PBB. PBB pun memutuskan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk mengawasi jalannya penghentian kontak senjata tersebut. Indonesia memilih Australia sebagai anggota komisi yang dibentuk oleh PBB tersebut yang diwakili oleh Richard Justice Kirby dan Thomas Critchley dalam perundingan Renville.
4. Lebanon
Lebanon merupakan salah satu negara awal yang mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Lebanon bermula dari diumumkannya pengakuan secara de jure atas kemerdekaan Indonesia pada 29 Juli 1947. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Lebanon, Bechara El-Khoury.
5. Syiria (Suriah)
Pada tahun 1947 perwakilai Suriah di PBB yang bernama Faris Al-Khouri mendorong Dewan Keamanan PBB mendiskusikan Agresi Militer Belanda I di Indonesia dan mengajak negara-negara lain untuk bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia
6. Vatikan
Vatikan merupakan salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Vatikan memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Juli1947. Pengakuan Vatikan atas kedaulatan Indonesia ditandai dengan pembukuan kedutaan Vatikan bernama Apostolic Delegate di Jakarta. Melalui kedutaan tersebut, Vatikan menugaskan Geores Marie Joseph sebagai perwakilan resmi Takhta Suci Vatikan untuk Indonesia dengan masa kerja 1947-1955. Pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia dipandang cukup penting karena negara ini memiliki pengaruh kuat di Benua Eropa dan Amerika. Vatikan merupakan entitas suci yang menjadi rujukan seluruh umat Katolik di dunia.
A. Pengertian
Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang dapat memperbaiki nasib bangsa dan mengangkat harkat martabat bangsa. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.
B. Latar Belakang
Ø
Krisis Ekonomi
Krisis moneter yang melanda Negara-negara
di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan
perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi
krisi global tersebut. Berikut adalah permasalahan Ekonomi yang dihadapi kala
itu :
1.
Kurs rupiah
Rp.17.000/dolar AS
2.
Utang luar negeri
US$ 138 miliar
3.
Pro kontra IMF
4.
Penandatanganan
perjanjian IMF
5.
Menaikan harga
BBM & listrik
6. Harga bahan pokok meningkat
Ø
Krisis Politik
Kehidupan politik Indonesia mulai memanas sejak pertengahan tahun 1996. Golkar yang selama lima kali Pemilu meraih kemenangan berusaha sekuat tenaga dengan segala upaya untuk tetap memenangkan Pemilu pada bulan Mei 1997. Keberadaan PPP, Golkar, dan PDI dianggap tidak mampu lagi memenuhi aspirasi politik sebagian masyarakat. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari,oleh dan untuk penguasa. Pada masa orde baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Selain itu, penyelenggaraan negara masa Orde Baru berjalan dengan cara tak transparan, banyak terjadi pembredelan pada media massa yang berseberangan dengan pemerintah hingga aspirasi rakyat pun tidak tersalurkan dengan baik. Hal itu menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah Orde Baru sampai muncullah kaum reformis.
Ø
Krisis Hukum
Pelaksanaan hukum pada masa orde terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya,kekuasaan kehakiman ang dinyatakan pada pasal 24 UU 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Dalam kenyataan,berada dibawah kekuasaan eksekutif. Masa Orde Baru juga banyak terjadi penyimpangan hukum, diantaranya yaitu :
1. Hukum dijadikan
hanya sebagai alat pembenaran atas kebijakan dan tindakan pemerintah.
2. Banyak nya
rekayasa proses peradilan bila menyangkut penguasa, keluarga, maupun
kerabatnya.
3. Kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif dan cenderung melayani kehendak penguasa.
Ø
Krisis Sosial
Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap
telah menimbulkan ketimpangan sosial
ekonomi yang lebih besar, monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, serta
ketidakmampuan menghilangkan kemiskinan
pada sebagian besar masyarakat. Masa Orde Baru, masyarakat Indonesia
terbagi menjadi dua kelas, yaitu;
1. Kaum elit, merupakan elit politik dan para pengusaha keturunan Tionghoa yangdekat dengan pemerintahan Orde Baru maupun keluarga Cendana.
2. Rakyat kecil, yaitu masyarakat umum yang bukan kerabat atau kenalan keluarga Cendana. Kesenjangan sosial ekonomi terjadi di Indonesia yang menyebabkan kecemburuan, sampai menimbulkan kerusuhan dan penjarahan.
Ø
Krisis Kepercayaan
Krisis multidimensional yang melanda bangsa indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.
C. Munculnya Gerakan Reformasi
Sementara itu, melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat menjadi semakin kritis menyatakan pemerintah Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat - Sejarah Singkat Reformasi di Indonesia, berbangsa dan bernegara.
Agenda
reformasi yang disuarakan para mahasiswa adalah sebagai berikut :
•
Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
•
Amandemen UUD 1945
•
Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
•
Otonomi daerah yang seluas-luasnya
•
Supremasi hukum (upaya untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang
tertinggi dari segala-galanya,
• Pemerintahan yang berisi dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
D. Kronologi Jatuhnya Orde Baru
Ø
Awal bulan Maret 1998
Soeharto kembali terpilah sebagai Presiden
Republik Indonesia melalu isidang umum MPR.Namun,kondisi perekonomian mengalami
pemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Memasuki bulan Mei 1998 Para mahasiswa dari berbagia dearah
menggelar aksi demostrasi yang menuntut :
1.
Turunkan harga
sembako
2.
Penghapusan
korupsi,kolusi dan nepotisme ( KKN )
3.
Turunkan Soeharto
dari kursi kepresidenan
Ø
Pada tanggal 12 Mei 1998
Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa
Universitas Trisaktii, terjadilah bentrok dengan aparat keamanan yang
menyebabkan tertembaknya 4 mahasiswa (Elang Mulyana,Hery Hartanto, Hendrawan
Lesmana, dan Hafidin Royan) hingga tewas serta puluhan mahasiswa
lainnya luka – luka.
Ø
Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998
Di Jakarta terjadi kerusuhan massal dan
penjarahan yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat. Dan peristiwa
tersebut puluhan toko hancur dibongkar massa dan isinya dijarah massa serta
ratusan orang mati terbakar.
Ø
Pada tanggal 19 Mei 1998
Di Jakarta puluhan ribu mahasiswa telah berhasil menduduki gedung DRR / MPR. Di Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Pangku Alam VII menyampaikan maklumat yang isinya menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.
 |
Ø
Pada tanggal 20 Mei 1998
Presiden Soeharto mengundang tokoh – tokoh
bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan
Reformasi yang diketuai oleh Presiden Soeharto namun mengalami kegagalan. Gedung
DPR / MPR semakin penuh sesak dengan mahasiswa.
Ø
Pada tanggal 21 Mei 1998
Pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soehatrto meletakan jabatanya sebagai Presiden dihadapan Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UDD 1945, Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J Habibie untuk mengantikan menjadi Presiden yang pelantikannya dilakukan di depan Mahkamah Agung. Maka sejak saat itu Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J Habibie serta sebagai tanda berakhirnya masa orde baru dan dimulainya masa reformasi.
E. Kehidupan Politik diawal Reformasi
1. Pengangkatan
Habibie menjadi Presiden RI
B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI. Presiden Habibie bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.
2. Kebebasan
Berpendapat
Tidak seperti pada zaman Orba, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian.
3. Masalah Dwi
Fungsi ABRI
Dwi Fungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil. Sehingga, ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orba.
4. Reformasi Bidang
Hukum
Kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat
konservatif dan elitis, artinya pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan
pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara, membuat
rakyat seakan-akan tidak punya hak hukum di Indonesia.
 |
A. Pengertian
Demokrasi
Terpimpin lahir karena adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 isinya adalah :
1. Pembubaran Konstituante (lembaga negara Indonesia yang
ditugaskan untuk
membentuk Undang-Undang
Dasar)
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan Kembali ke UUD 1945
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Dengan adanya Dekrit Presiden tersebut, maka berubahlah Sistem Pemerintahan di Indonesia dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin. Pengertian Demokrasi Terpimpin adalah Suatu sistem Politik dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, dalam hal ini adalah Presiden.
B. Latar Belakang Demokrasi Terpimpin
Dari segi
keamanan : Banyaknya gerakan sparatis pada masa Demokrasi Liberal, menyebabkan
ketidakstabilan di bidang keamanan.
Dari segi
perekonomian : Sering terjadinya
pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyebabkan program-program yang
dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan
ekonomi tersendat.
Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.
C. Ciri-ciri demokrasi
terpimpin
1)
Kekuasaan
presiden.
2)
Peran partai
politik terbatas.
3)
Peran
militer semakin besar.
4)
Anti
kebebasan pers.
5) Sentralisasi pemerintah pusat.
D. Kondisi Politik Dalam Negeri Demokrasi Terpimpin
1.Pembentukan
MPRS
MPRS
dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Ketua MPRS adalah
Chaerul Saleh.
2.
Pembentukan DPAS
DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)
merupakan sebuah lembaga yang dibentuk sensiri oleh Presiden Soekarno. Salah
satu ide dan keberhasilan serta bentuk pengabdian DPAS terhadap presiden ialah
penetapan GBHN yg bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yg
berjudul ” Penemuan Kembali Revolusi
Kita ” yang kemudian ditetapkan oleh DPA bukan MPRS.
3. Pembentukan Bappenas
Sebelumnya
Pada bulan Agustus 1959, dibentuk Dewan Perencanaan Nasional yang diketuai oleh
Muh. Yamin. Pada tahun 1963, Depernas (Dewan Perencanaan Nasional) diganti
menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin
langsung oleh presiden sendiri.
4.
Pembentukan Front Nasional
Pembentukan
Front Nasional memiliki tujuan untuk semakin memperbesar dan menguatkan
kekuasaan presiden. Front Nasional dibentuk pada 31 Desember 1959 dimana
tugasnya adalah sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta
indonesia.
5.
Pembentukan DPR-GR
Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1959 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada yanggal 24 Juni 1960.
E. Kondisi Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin
1. Tergabung
bersama Oldefo dan Nefo
Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara – Cina – Korea Utara).
2.
Konfrontasi dengan Malaysia
Pada tahun
1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari
Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana
tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek
neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai.
Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang
mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya.
3. Merebut
Irian Barat
Dalam rangka
persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah RI
mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya usaha ini dilakukan kepada
negara-negara Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil
yang memuaskan. Kemudian upaya ini dialihkan ke negara-negara Blok Timur
(komunis), terutama ke Uni Soviet. Pada akhirnya dikirimkanya misi yang
dipimpin oleh A.H Nasution untuk membeli senjata ke Uni Soviet.
4.
PelaksanaanGames of The New Emerging Forces (GANEFO)
Ganefo
merupakan pesta olahraga untuk negara-negara yang termasuk Nefo. Ganefo
diadakan atas prakarsa Presiden Soekarno sebagai tandingan dari Olimpiade. Hal
ini dilatarbelakangi oleh peristitwa sebelumnya yang mana Indonesia diskors
oleh komite Olimpade dikarenakan pada saat Asian Games tahun 1962 di Jakarta,
negara Israel dan Taiwan tidak boleh mengikuti pertandingan olahraga tersebut.
Ganefo
dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-23 November 1963 yang diikuti oleh 53
negara. Penyelenggaraan Ganefo diboikot oleh negara-negara Barat. Meski
demikian Ganefo tetap berlangsung. Motto dari Ganefo adalah “Maju Terus Jangan
Mundur”. Lima besar perolehan medali pada Ganefo yaitu: Cina, Uni Soviet,
Indonesia, Republik Arab Bersatu, dan Korea Utara.
5.
Pelaksanaan Conference of The New Emerging Forces (CONEFO)
Pelaksanaan
Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) merupakan gagasan Presiden
Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan
negara-negara berkembang untuk menyaingi blok barat dan blok timur. Conefo
merupakan tandingan terhada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada saat itu,
Presiden Soekarno menentang PBB dikarenakan PBB justru dikuasai oleh negara
adidaya.
6. Indonesia
Keluar dari PBB
Ditetapkannya
Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, menyulut kemarahan
Indonesia. Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia keluar dari PBB
karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat. Berikut ini
merupakan alasan Indonesia keluar dari PBB:
- Presiden
Soekarno menganggap bahwa markas PBB (New York) tidak netral. Seharusnya
diluar blok Amerika dan blok Uni Soviet
- PBB
dianggap lamban dalam menyikapi konflik antara negara
- Adanya hak
veto yang dimiliki oleh lima negara yakni Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet
(Rusia) Perancis dan Cina mencerminkan
dominasi negara tertentu
- Banyak kebijakan yang menguntungkan negara-negara Barat.
F. Kondisi Ekonomi Pada
Masa Demokrasi Terpimpin
1.
Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan
Pembangunan Nasional (Bappenas)
Upaya
perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang
Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Dapernas
kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang
disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan
faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola Pembangunan Semesta
dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola yaitu proyek pembangunan, pola
penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.
Pada tahun
1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang
dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas.
Tugas
Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek.
2. Penurunan
nilai uang
Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Untuk uang kertas pecahan Rp. 500 nilainya akan berubah menjadi Rp 50 begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000 akan dibekukan.
3.
Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Pada tanggal
28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara
menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon).
Tujuan
dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional,
demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya
Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, Dekon justru
mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau
dipegang oleh pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak
diabaikan.
4.
Pembangunan Proyek Mercusuar
Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.
G.
Penyimpangan-Penyimpangan Demokrasi Terpimpin
1.
Membubarkan DPR hasil pemilu pada 4 Juni 1960, kemudian membentuk DPR-GR
karena menolak anggaran belanja negara yang
diusulkan pemerintah.
2. Membubarkan
konstituante hasil pemilu melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3.
Pembentukan MPRS yang disusun oleh presiden sendiri
4. Mengatur
setiap sendi kehidupan negara melalui Manipol, Usdek, dan Nasakom
5.
Mengangkat Ketua MPRS dan Ketua DPR-GR sebagai Menteri kabinet kerja.
6.
Meningkatkan peranan ABRI dalam politik nasional
Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan presiden Soeharto di
Indonesia selama 32 tahun. Masa orde baru (ORBA) dimulai sejak tahun 1966 menggantikan orde
lama yang merujuk pada era pemerintahan presiden Soekarno. Dengan kata lain
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara
yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen.
2. Latar Belakang
Orde
baru sendiri lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang
dilakukan pada masa Orde Lama. Di masa ini dimulai penataan kembali seluruh
aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta menyusun kembali kekuatan bangsa
untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan.
·
Aksi-aksi Tritura
Pada masa transisi ini terjadi pergolakan politik, militer hingga
lingkup sosial masyarakat. Hal ini terbukti ketika para mahasiswa Jakarta
membentuk organisasi federasi bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).
Berbagai tindakan pemuda dan mashasiswa pada masa transisi ini salah satunya
aksi Tritura, dimana ada 3 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah, yaitu
pembubaran PKI, Pembersihan Kabinet dari Unsur G30 S PKI, dan Penurunan Harga
atau Perbaikan Ekonomi.
 |
 |
·
Surat Perintah Sebelas Maret atau
(Supersemar)
Surat perintah ini diterbitkan sebagai akibat demonstrasi yang dilakukan pemuda dan mahasiswa pada tanggal 11 Maret 1966, sehingga pemerintah mengadakankan sidang kabinet dalam mengatasi krisis. Tujuan dikeluarkannya Supersemar adalah untuk memberi tugas pada Panglima Angkatan Darat saat yang bertugas saat itu adalah Mayjen Soeharto untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan dalam melaksanakan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh dibalik perumusan Supersemar adalah Muhamad Yusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rachmat.
·
Dualisme Kepemimpinan Nasional
Supersemar membuat Soeharto memiliki kuasa sebagai pelaksana pemerintahan, sementara Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan. Hal ini menimbulkan Dualisme Kepemimpinan Nasional yang akhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat, sehingga muncullah pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Demi menjaga keutuhan bangsa, Soekarno menyerahkan kekuasan pemerintahan kepada pengemban Tap. MPRS. No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto pada 23 Februari 1967. Pada 7-12 Maret 1967 diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS dengan tema utama mengenai pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPRS.
·
Masa Peralihan dari Soekarno ke Soeharto
Akhirnya, pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato NAWAKSARA dalam persidangan MPRS berisi 9 persoalan yang dianggap penting. Lantaran isi pidato tersebut hanya sedikit yang menyinggung tentang G 30 S PKI maka pengabaian peristiwa itu tak memuaskan anggota MPRS. Pada 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi Pelengkap Nawaksara (Pelnawaksara). Setelah membahas pelnawaksara pada 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusional. Sehingga, pada 22 Februari 1967 tepat pukul 19.30 Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya.Maka pada 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS.
3. Kebijakan Politik Masa Orde Baru
Ø Politik Dalam Negeri Masa Orde Baru
·
Pelaksanaan pemilu 1971
Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 (orde revolusi atau orde lama). Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta Pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu? Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997.
·
Pembubaran Partai Komunis Indonesia
PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya, baik di tengah-tengah
masyarakat maupun di dalam kabinet pemerintahan.
·
Penyederhanaan partai politik
Partai Politik yang awalnya ada 10 partai menjadi hanya 3 partai politik
saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP.
·
Dwifungsi ABRI
Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan
keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik
ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional.
ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya
pada masa Orde Baru sangat dominan.
·
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P-4)
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 atau Ekaprasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil.
Ø Politik Luar Negeri Masa Orde Baru
·
Indonesia kembali menjadi anggota PBB
Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7
Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan
Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong
Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR.
Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota
PBB.
·
Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia
dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok
Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara
Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik,
dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam
Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus
1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui
pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966.
·
Memperkuat Kerja Sama Regional dan
Internasional
Indonesia menggagas berdirian ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti: Pengakuan terhadap negara Singapura, Memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia, Masuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
4. Kebijakan ekonomi
Ø Trilogi Pembangunan
Menciptakan program trilogi pembangunan
dengan tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia.
Trilogi Pembangunan tersebut meliputi ;
·
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
·
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
· Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Ø Repelita (Rencana Pembangunan Lima
tahun)
Pada tahun 1969, pemerintah ORBA mencanangkan
program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) untuk meningkatkan ekonomi
nasional. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada
besar. Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali.
1.
Repelita
I (1 April 1969-31 Maret 1974) Sasaran utama yang hendak
dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan
kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan
tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita I
dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal
ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari).
2.
Repelita
II (1 April 1974 - 31 Maret 1979) menitikberatkan pada
sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
3.
Repelita
III (1 April 1979-31 Maret 1984) Pelita III menekankan pada
Trilogi Pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu:
·
Pemerataan kebutuhan pokok rakyat , terutama
pangan, sandang, dan perumahan.
·
Pemerataan kesempatan untuk memperoleh
pendidikan, pelayanan kesehatan.
·
Pemerataan pembagian pendapatan.
·
Pemerataan perluasan kesempatan kerja.
·
Pemerataan usaha, khususnya bagi golongan
ekonomi lemah.
·
Pemerataan kesempatan berpartisipasi,
khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
·
Pemerataan pembangunan antar daerah.
·
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
5. Repelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989)
menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.
5. Repelita V (1 April 1989-31
Maret 1994) menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan
swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan
mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri.
6. Repelita VI dimulai pada tahun
1994, pembangunan berfokus pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian
dan peningkatan sumber daya manusia.
Ø Revolusi
Hijau
Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu
perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional (peasant) ke cara modern
(farmers). Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan empat usaha
pokok, yang terdiri dari:
a. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan
penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh
hasil yang optimal; Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani
yang terdiri dari:
·
Pemilihan Bibit Unggul
·
Pengolahan Tanah yang baik
·
Pemupukan
·
Irigasi
·
Pemberantasan Hama
b. Ekstentifikasi, yaitu perluasan lahan
pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal;
c. Diversifikasi (keanekaragaman usaha tani);
d. Rehabilitasi (pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis
5. Kebijakan Sosial
Pemerintah orde baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan
untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada masa itu, diantaranya:
o Pencanangan
program Keluarga Berencana (KB)
o Program
transmigrasi
o Gerakan
wajib belajar
o Gerakan orang tua asuh
6. Kelebihan dan kekurangan Masa Orde
Baru
1. Kelebihan Masa Orde Baru
a.
Pada tahun 1996 terjadi peningkatan Gros
Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.
b.
Berhasil mencanangkan Program Keluarga
Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.
c.
Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa
membaca dan menulis.
d.
Anka pengangguran mengalami penurunan.
e.
Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan
papan cukup terpenuhi dengan baik.
f.
Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara
Indonesia.
g.
Mencanangkan program Wajib Belajar dan
gerakan nasional orang tua asuh.
h.
Mencanangkan dan menyukseskan Rencana
Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
i.
Bekerjasama dengan pihak asing di bidang
ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri.
2. Kekurangan Masa Orde Baru
a.
Terjadi korupsi besar-besara di semua lapisan
masyarakat.
b.
Pembangunan hanya terpusat di ibu kota
sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di
desa.
c.
Kekuasaan yang terus bekelanjutan tanpa
adanya tanda-tanda akan mundur.
d.
Masyarakat di berbagai daerah, misalnya Papua
dan Aceh, merasa tidak puas dengan pemerintah karena tidak tersentuh pembangunan.
e.
Banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM karena pemerintah pada masa itu menganggap bahwa kekerasan dapat
menyelesaikan masalah.
f.
Terjadi pengekangan kebebasan pers dan
berpendapat, dimana banyak perusahaan koran dan majalah yang ditutup paksa
karena tidak sepaham dengan pemerintah.
g.
Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat,
dimana orang kaya mendapat hak lebih baik dibanding orang yang tak mampu.
